Mari Ciptakan Kabupaten Pangandaran Taat Bayar Pajak

PANGANDARAN JAWA BARAT - Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata didampingi Wakil Bupati Ujang Endin Indrawan Sekretaris Daerah Dr Drs H Kusdiana MM, Kepala BAPENDA, Camat, Kepala Desa dan kolektor PBB, menghadiri undangan Launching SPPT PBB - P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan perkantoran Tahun 2022).

Launching SPPT PBB-P2 ini merupakan upaya Pemkab Pangandaran dalam  menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat membayar pajak, maka dari itu mari ciptakan "Kabupaten Pangandaran taat bayar pajak, " kata Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata dalam sambutannya di acara Launching SPPT PBB - P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan perkantoran Tahun 2022), bertempat di Islamic Center Pangandaran, Senin (28/03/2022)

Baca juga: Presiden Joko Widodo: Pelayanan Publik Harus Ramah dan Tak Berbelit

Disampaikannya bahwa,  melalui upaya ini diharapkan agar para camat mengawasi perangkat desa dan kepada para wajib pajak (WP) agar lebih kooperatif dalam melakukan pembayaran pajak dan tanggungannya yang belum terbayarkan segera dibayarnya. 

Pendapatan dari pajak ini nantinya digunakan untuk menopang program pembangunan daerah. Penerimaan pajak daerah ini menurut Jeje sangat tergantung pada kesadaran masyarakat, hingga maju dan berkembangnya suatu daerah, itu ditentukan oleh ketaatan serta kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak.

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

Mari ciptakan "Kabupaten Pangandaran taat bayar pajak, “ ucap Jeje.

Jeje menambahkan, pandemi Covid 19 yang terjadi tahun lalu sungguh sangat berimbas pada menurunnya PAD, terutama dari sektor pariwisata hingga target pencapaian PBB tidak terpenuhi.

Baca juga: Pemerintah Susun Perpres tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OP)

Oleh karena itu Pemkab Pangandaran terus menggali potensi pajak dengan target meningkatkan Pendapata Asli Daerah (PAD)

“ ya, salah satunnya dengan telah membentuk Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda), dan diharapkan melalui Bapenda ini kita mampu mendongkarak pendapatan daerah, ” tandasnya. (Anton AS)

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet