Pendapatan Transfer yang Bersumber dari DAU dan Bantuan Keuangan Provinsi Mengalami Penurunan

PANGANDARAN JAWA BARAT - Pendapatan Transfer yang bersumber dari DAU dan Bantuan Keuangan Provinsi Mengalami Penurunan, " kata Bupati Pangandaran, H Jeje Wiradinata dalam sambutannya pada rapat paripurna DPRD di acara penyampaian rekomendasi DPRD kabupaten pangandaran terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati pangandaran tahun anggaran 2021, bertempat di gedung paripurna DPRD Pangandaran, senin 25 april 2022.

Disampaikannya bahwa, Penurunan ini tentunya menimbulkan konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan..ya, salah satunya terhadap realisasi atau pelaksanaan program kerja. 

Baca juga: Raperda APBD 2022 untuk Dibahas dan Disetujui Bersama DPRD dan Ditetapkan Jadi Perda

Disisi lain, APBD kita juga kan masih difokuskan untuk menangani pandemi covid-19. hal ini tentu berimbas pada pemetaan anggaran yang mau-tidak-mau harus digeser atau dialihkan dalam rangka percepatan penanganan pandemi serta mendukung pemulihan perekonomian nasional.

Namun demikian, kami tetap mengapresiasi, juga ucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, khususnya kepada Pansus LKPJ yang telah mencurahkan tenaga, waktu dan pikirannya untuk membahas dokumen LKPJ secara seksama, penuh ketelitian dan kecermatan, sehingga pada hari ini dapat menyampaikan rekomendasinya kepada pemerintah daerah.

Baca juga: DPRD Menyetujui 5 Buah Raperda Ditetapkan Menjadi Perda

LKPJ itu kan merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mampu menjawab segala tuntutan secara cepat, dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Maka dari itu, dalam upaya memupuk semangat tersebut, pemerintah daerah senantiasa berupaya untuk menyajikan dokumen LKPJ secara terperinci, informatif, jelas dan sesuai dengan sistematika yang diamanatkan dalam permendagri nomor 18 tahun 2020, " kata Bupati Jeje.

Baca juga: Pencapaian Predikat WTP Bukanlah Tujuan Ackhir dan Tanda Kesempurnaan

Menurutnya, berkaitan dengan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ tahun anggaran 2021, dapat saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:Berkaitan dengan optimalisasi capaian target PAD, sebagaimana kita maklumi bersama, adanya pandemi covid-19 telah mengakibatkan penurunan pendapatan daerah sejak dua tahun kebelakang. 

Namun demikian berkat usaha kita semua yang tidak kenal lelah, seiring membaiknya pandemi covid-19, pendapatan asli daerah mulai menunjukan peningkatan terutama dari sektor retribusi daerah".

Baca juga: Bupati Pangandaran Sampaikan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Insya allah, di tahun ini dan tahun mendatang, seiring dengan melandainya wabah covid-19, kami telah dan akan menyiapkan berbagai strategi serta kebijakan untuk meningkatkan PAD kabupaten pangandaran agar sampai pada titik optimalnya, termasuk dengan dibentuknya badan pendapatan daerah. 

"Ya, Pembentukan Bapenda ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui perangkat daerah yang khusus bertugas meningkatkan pendapatan asli daerah, " kata Jeje.

Baca juga: Kisruh: RAPBD Kab Pangandaran 2024 Tidak Bisa Disyahkan karena Tidak Kuorum

Selanjutnya, berkaitan dengan adanya perbedaan data antara yang tercantum di dalam dokumen LKPJ dan data dari perangkat daerah, perlu kami sampaikan bahwa penyusunan dokumen LKPJ ini telah melalui tahapan verifikasi yang berjenjang, sehingga sudah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dari perangkat daerah terkait. namun demikian, apabila masih terdapat hal-hal yang kurang sesuai, maka hal tersebut dikarenakan belum dilakukannya audit (unaudit) oleh BPK RI.

Mengenai honor-honor yang belum dibayarkan, itu bagian dari kewajiban kami untuk menyelesaikannya...ya, tentunya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan arus kas. 

Terkait poin-poin rekomendasi...ya, kami juga menerima masukan ini sebagai upaya untuk perbaikan kedepan dan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan segala kebijakan. 

Kami meyakini bahwa rekomendasi ini merupakan bentuk kepedulian wakil rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjalankan fungsi checks and balances agar terpeliharanya keseimbangan dalam kehidupan demokrasi di kabupaten pangandaran. 

Sebelum menutup sambutan ini, tambah Jeje "sekali lagi saya mengapresiasi juga ucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota dewan kabupaten pangandaran yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya hingga tercapainya kemajuan-kemajuan dan keberhasilan pembangunan di kabupaten pangandaran saat ini", sebutnya.

Baca juga: Pansus V Mengusulkan Raperda Pedoman Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Perubahan Kelima Perda Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan  Perangkat Daerah Intuk Ditetapkan Menjadi Perda

Pangandaran, senin 25 april 2022. Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata.*** (Anton AS)